Kasus 6.1. dan Kasus 6.2. pada Buku Hukum Bisnis untuk Perusahaan karangan Dr. Abdul



1.Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.


Yang Dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah :
a) Permohonan debitor sendiri
b) Permohonan satu atau lebih krediotrnya. (Menurut Pasal 8 sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debitornya)
c) Pailit harus dengan putusan pengadilan (Pasal 2 Ayat 1)
d) Pailit bisa atas permintaan kejaksaan 
untuk kepentingan umum (Pasal 2 Ayat 2), pengadilan wajib memanggil debitor (Pasal 8)
e) Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
f) Bila debitornya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
g) Dalam hal debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Akibat Dijatuhkannya Pailit antara lain :

Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual,menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.

Menurut Pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004, kurator memiliki tugas sebagai berikut :
Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat per-setujuan dari Debitor (meskipun dipersyaratkan)
Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit)
Kurator itu bisa Balai Harta Peninggalan (BHP), atau kurator lainnya (Pasal 70 Ayat 1)
Tugas Pengawas: 
a.    Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 63 Fv).
b.    Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum Pengadilan Niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 64 Fv).
c.    Mendengar saksi-saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan dalam rangka memperoleh keterangan mengenai segala hal yang ada sangkut pautnya dengan kepailitan (Pasal 65 ayat(1)Fv).
d.    Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) (Pasal 65 ayat (2) Fv).
e.    Apabila saksi tersebut mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan Niaga yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas melimpahkan kewenangannya untuk melakukan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari saksi yang bersangkutan (Pasal 65 ayat (4) UUK).

2. Berdasarkan pemaparan proses kepailitan PT. Dirgantara Indonesia di atas, Pengajuan Permohoanan kepailitan adalah harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) adalah: Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berdasarkan syarat yang mendasar dari pengajuan permohonan pailit tersebut, maka terhadap kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dasar kepailitan tersebut. Bahwa PT. Dirgantara Indonesia mempunyai kreditor-kreditor yaitu mantan karyawan dan juga kreditor lain Bank Mandiri dan juga PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Majelis merujuk pada putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pusat yang menghukum DI untuk membayar kewajibannya kepada para buruh. Putusan ini memerintahkan PT DI menyelesaikan pembayaran kompensasi pensiun kepada para pekerja.
3. upaya yang dapat dilakukan oleh mantan karyawan PT DI adalah menuntut uang kmpensasi pensiun

0 Comments