Definisi, Karakteristik, Jenis Persekutuan


Pendahuluan 

Persekutuan merupakan bentuk badan usaha yag paling umum bagi pemula, karena mudah  membentuknya dan meungkinkan beberapa individu untuk menggabungkan bakat dan ketrampilan mereka dalam suatu usaha bersama tertentu. Persekutuan merupakan penggabungan dua sekutu atau lebih dengan tujuan memulai suatu bisnis dengan kontribusi dapat berupa modal tunai, aset tetap maupun keahlian. Persekutuan dapat terjadi dalam berbagai jenis bidang usaha, seperti industri jasa, retail, grosir, usaha manufaktur, profesi khususnya profesi kesehatan, akuntan dan hukum. Dengan didirikannya persekutuan, maka sekutu dapat mengajukan tambahan modal kepada kreditor sehingga dapat menambah fasilitas penunjang produksi atau melakukan ekspansi usaha. Persekutuan juga memperkecil resiko bisnis dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, resiko ditanggu bersama dengan sekutu dan tidak sendiri. 
Akuntansi untuk persekutuan membutuhkan pengakuan dari beberapa sektor penting, pertama dari sudut pandang akuntansi yang memandang bahwa persekutuan merupakan entitas bisnis yang terpisah. Yang kedua, walaupun pada umumnya persekutuan pada operasionalnya menggunakan accrual basis, akan tetapi dapat juga menggunakan cash basis,  atau keduanya. 

Alternatif ini diperbolehkan karena pencatatan dilakukan bagi sekutu sehingga pencatatan merefleksikan kebutuh informasi sekutu.

Akuntansi untuk persekutuan dan semua bentuk unit bisnis berbadan hukum termasuk perusahaan tertutup yang memiliki akuntabilitas tidak signifikan terhadap publik, dapat memilih untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sebagai pengganti PSAK. Persektuuan dan entitas lain tanpa publik pada umumnya yang menyiapkan laporan keuangan bertujuan umum harus mengadopsi SAK ETAP untuk pencatatan akuntansinya, kemudian membuat laporan keuangan dari pencatatan tersebut. Entitas tanpa akuntabilitas publik pada umumnya adalah entitas yang memiliki tanggung jawab yang terbatas untuk mengkomunikasikan kinerja keuangannya kepada pihak eskternal, mereka tidak wajib melaporkan keuangannya pada seluruh pemegang kepentingan.
Bentuk Regulasi Persekutuan
Bentuk persekutuan memiliki bentuk yang unik, karena status secara hukum dan status secara akuntansinya. Akuntan yang memiliki peran dalam membantu persekutuan harus memahami aturan persekutuan di setiap negara. Karena aturan tersebut menjelaskan hak setiap sekutu dan kreditur selama pembentukan, operasi dan likuidasi persekutuan. Contohnya :
  • Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab UndangUndang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) tercantum definisi hak dan tanggung jawab antar sekutu dan kreditor perusahaan.
  • The Uniform Partnership Act (UPA) of 1914, merupakan Undang-Undang di Amerika Serikat (USA) yang mencatumkan hak dan kewajiban setiap sekutu dan pada kreditor persekutuan. Pada tahun 1994 UPA direvisi menjadi the Revised Uniform Partnership Act (RUPA), yang kemudian direvisi kembali menjadi Uniform Partnership Act of 1997 (UPA 1997).

Definisi Persekutuan 

Pada KUHPer Bab VIII, Bagian 1, Pasal 1618, menjelaskan mengenai definisi persekutuan yang dapat dibagi menjadi 3: 
1. Asosiasi dua orang atau lebih. Istilah orang disini biasanya merujuk pada individu, akan tetapi dapat juga berupa perusahaan atau persekutuan lain. 
2. Untuk menginvestasikan sesuatu. Artinya setiap sekutu harus berkontribusi sesuatu ke persekutuan, setiap sekutu memiliki otoritas yang jelas, kecuali dibatasi oleh perjanjian persekutuan untuk  bertindak sebagai agen dari persekutuan atas transaksi dalam kegiatan usaha nornal yang dijalankan oleh persekutuan. 
3. Usaha mencari keuntungan. Sebuah persekutuan mungkin dibentuk untuk menjalankan segala bisnis, perdagangan, profesi dan jasa lainnya yang legal. 
 
Karakteristik Utama Lainnya Persekutuan 
Berdasarkan KUHPPer dan KUHD, karakteristik persekutuan adalah sebagai berikut : 
1. Perjanjian persekutuan bedasarkan KUHPer dan kUHD 
2. Persekutuan sebagai entitas terpisah. Konsep entitas (entity concept), ini berarti bahwa persekutuan dapat menuntut atau dituntut dan bahwa kekayaan persekutuan menjadi milik persekutuan dan bukan milik individu. Dengan demikian tidak ada entitas persektuan baru ketika terjadi perubahan keanggotaan sekutu. 
3. Sekutu adalah agen persekutuan.  
4. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Semua sekutu dapat dikenakan tanggung jawan atas seuruh kewajiban persekutuan kecuali dinyatakan dalam hukum. 
5. Hak dan kewajiban sekutu. Setiap sekutu memiliki akun modal yag menunjukkan jumlah kontribusi sekutu tersebut untuk persekutuan, setelah dikurangi liabilitas dan bagian sekutu atas laba rugi sekutu, dikurangi disetiap distribusi. 
6. Kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan, artinya adalah bagian sekutu atas laba dan rugi persekutuan dan hak untuk menerima distribusi, termasuk pembagian likuidasi. 
7. Pengunduran diri sekutu, atau dapat disebut disosiasi yang artinya adalah ketika sekutu mundur dari persekutuan, maka sekutu tersebut tidak lagi bertindak atas nama persekutuan. 


 Jenis-Jenis Persekutuan Terbatas 

1. Limited Partnership (LP)  

  • Terdapat satu sekutu umum dan satu sekutu terbatas 
  • Sekutu umum bertanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan dan memiliki tanggung jawab manajemen 
  • Sekutu terbatas, bertanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal,tidak sampai wewenang manajemen. 

2. Limited Liability Partnership (LLP) 

  • Tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yg sama 
  • Tidak terdapat sekutu umum dan sekutu terbatas 
  • Tiap sekutu memiliki hak dan kewajiban sebagai sekutu umum tetapi dengan kewajiban hukum sekutu terbatas 

3. Limited Liability Limited Partnership (LLLP) 

  • Tiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan.

  • Sekutu umum walaupun bertanggung jawab pada manajemen perusahaan akan tetapi tidak memiliki tanggung jawab personal atas kewajiban persekutuan, sama dengan perlindungan yang diberikan kepada sekutu terbatas.

  • Identita LLLP harus dicantumkan dalam identitas persekutuan. 





0 Comments